Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud. Foto : Erman/mr

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar mewujudkan aspirasi masyarakat pesisir Pantai Jeumpa di Kabupaten Bireuen yang meminta bantuan pembangunan pemecah ombak sepanjang 3 kilometer. Karena beberapa waktu lalu, terdapat rumah milik masyarakat pesisir pantai terdampak abrasi akibat gelombang pasang.

Demikian diutarakan Ruslan saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau lokasi abrasi di Pantai Jeumpa, Bireuen, Aceh, Rabu (18/12/2019). Pemecah ombak sepanjang Pantai Jeumpa Kabupaten Bireuen sangat dibutuhkan, terlebih keberadaan perkampungan nelayan yang tepat di bibir pantai seringkali terancam oleh gelombang pasang.

"Masyarakat pesisir Pantai Jeumpa saat gelombang pasang senantiasa dihantui abrasi. Apalagi Aceh memiliki kenangan buruk terhadap tsunami. Kami harap Kementerian PUPR melakukan kajian baik itu melalui regulasi atau anggaran agar pemecah ombak bagi masyarakat bisa direalisasikan sehingga memberi ketenangan bagi masyarakat yang hidup di pesisir pantai," pungkasnya.

Baru-baru ini, beberapa rumah warga dan gudang ikan serta pondok nelayan di desa tersebut ambruk dihantam gelombang pasang. Tak hanya itu, beberapa pohon kelapa juga tumbang diterjang ombak. "Warga sangat was-was, terutama pada malam hari, karena ombak besar seringkali menghantam permukiman penduduk pada malam hari. Sehingga banyak warga tidak berani tidur di rumahnya yang dekat dengan laut," tambah Ruslan.

Di samping itu, politisi dapil Aceh II ini turut berkomentar terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan tol Pidie-Banda Aceh. Ia berpesan kepada pihak pengembang agar menyelesaikan permasalahan dengan mufakat. Ia ingin stakeholder terkait benar-benar memperhatikan masalah pembebasan lahan tersebut, agar masyarakat pemilik lahan tidak ada yang merasa dirugikan.

"Kalaupun misalnya memang ada permasalahan yang mungkin timbul di lapangan, kami mendorong Kementerian PUPR supaya mencarikan solusi yang tepat. Bisa saja dengan mengambil kesimpulan yang tidak merugikan masyarakat setempat," tegas politisi Fraksi PKB ini. Pengerjaan tol Pidie-Banda Aceh sendiri ditargetkan rampung hingga akhir 2021.

Ruslan berharap masyarakat Aceh, merasakan keberpihakan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah. Tentu saja dengan adanya akses tol Pidie-Banda Aceh, selain memangkas jarak tempuh, juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat Aceh yang saat ini menurutnya masih jauh tertinggal dari daerah lainnya. (es)